Kekuasaan, Eksploitasi, Dan Legitimasi

Selasa, 26 Mei 2026 | 20:59 WIT

OPINI:

“Jejak Sejarah Kolonial De Infide Imperii dan Politik Balas Budi dalam Dinamika Geopolitik Modern” (Studi Kasus: Iran, Israel, dan Embargo Amerika Serikat)

Penulis: Anton Bambang Eko Susilo., S.Hut., M.Si

Biografi Penulis :Politisi Muda Partai PKN Provinsi Papua Selatan, Aktifis Kepemudaan dan Pengiat Pemerhati Lingkungan Hidup

Abstrak

Sejarah telah mencatat bahwa praktik kekuasaan dan penguasaan atas wilayah atau negara lain selalu bertransformasi bentuknya, namun tetap mempertahankan inti tujuan yang sama: kepentingan penguasa. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda menjadi bukti puncak praktik De Infide Imperii atau ketidakpercayaan mutlak penguasa terhadap yang dikuasai, yang berjalan seiring dengan Imperialisme Kuno yang bercorak keras dan paksaan. Seiring berjalannya waktu, kritik moral dan perlawanan mengubah strategi ini menjadi bentuk yang lebih halus melalui Politik Balas Budi atau Politik Etis, di mana penguasaan dibungkus dengan narasi pembangunan, kesejahteraan, dan bantuan. Fenomena sejarah ini tidak hanya menjadi catatan masa lalu, namun memiliki relevansi yang sangat kuat untuk membedah realitas politik dunia saat ini. Esai ini menganalogikan pola sejarah tersebut dengan konflik dan ketegangan di Timur Tengah, khususnya kebijakan Amerika Serikat yang menerapkan embargo ekonomi terhadap Iran serta dukungannya yang mutlak terhadap Israel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa meskipun konteksnya berbeda, pola relasi kuasa yang terbentuk masih berjalan pada rel yang sama: ketidakpercayaan, dominasi kekuatan besar, dan penggunaan alasan moral atau keamanan sebagai kedok untuk menjaga kepentingan geopolitik dan ekonomi.

Kata Kunci: De Infide Imperii, Politik Balas Budi, Imperialisme Modern, Embargo, Hubungan Internasional.

1. Pendahuluan

Sejarah kekuasaan manusia tidak pernah lepas dari dinamika hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara kekuatan besar dan wilayah yang lebih lemah. Di Nusantara, pada awal abad ke-19, ketika Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal, Belanda menerapkan apa yang disebut sebagai politik De Infide Imperii. Prinsip ini didasari oleh kecurigaan mendalam bahwa penguasa lokal atau rakyat pribumi tidak dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga kekuasaan harus dipegang secara mutlak, terpusat, dan jika perlu ditegakkan dengan kekerasan. Di era ini, imperialisme berjalan dalam bentuk paling murni: pengerukan sumber daya, kerja paksa, dan penekanan hak-hak masyarakat demi kepentingan negara induk. Tidak ada alasan lain selain kekuatan untuk menguasai.

Namun, seiring berubahnya zaman dan tumbuhnya kesadaran kemanusiaan serta kritik internasional, praktik eksploitasi terbuka mulai sulit dipertahankan. Lahirlah pemikiran baru yang dikenal sebagai Politik Balas Budi (Politik Etis) pada awal abad ke-20. Secara permukaan, kebijakan ini tampak sebagai bentuk tanggung jawab moral, “membalas budi” atas kekayaan yang telah diambil, lewat program irigasi, pendidikan, dan transmigrasi. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ini adalah strategi kelanjutan dari imperialisme itu sendiri. Penjajahan tidak lagi dilakukan dengan pedang dan senapan semata, melainkan dibungkus dengan narasi kemajuan, pembangunan, dan peradaban. Intinya tetap sama: menjaga agar wilayah jajahan tetap bergantung, terkontrol, dan bermanfaat bagi penguasa.

Pola transformasi dari kekuasaan terbuka dan paksa menuju kekuasaan halus yang dibalut legitimasi moral inilah yang menjadi kerangka utama dalam memahami peta politik dunia saat ini. Dalam hubungan internasional kontemporer, kita dapat melihat cerminan nyata dari pola sejarah tersebut dalam interaksi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan yang berkepanjangan, kebijakan embargo ekonomi yang ketat, serta dukungan sepihak terhadap satu aktor politik, adalah fenomena yang jika dibedah menggunakan kacamata sejarah kolonial, memiliki kemiripan struktur yang sangat mencolok. Tulisan ini akan membedah analogi tersebut secara mendalam.

2. De Infide Imperii: Ketidakpercayaan dan Dominasi Mutlak

Prinsip De Infide Imperii yang diterapkan Daendels didasarkan pada anggapan bahwa pihak yang dikuasai adalah pihak yang berpotensi berkhianat, berbahaya, atau tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, penguasa kolonial berhak mengambil alih seluruh kendali, membatasi kekuasaan raja-raja lokal, dan bertindak sewenang-wenang demi menjaga keamanan dan kekuasaan Belanda. Rakyat diperlakukan bukan sebagai mitra, melainkan sebagai objek yang harus diawasi dan dikendalikan secara ketat.

Jika kita memindahkan lensa ini ke Timur Tengah saat ini, kita melihat pola yang sama diterapkan oleh kekuatan besar dunia, khususnya Amerika Serikat, terhadap Republik Islam Iran. Sejak terjadinya Revolusi Iran tahun 1979 yang mengubah tatanan politik negara tersebut, Amerika Serikat memandang Iran bukan lagi sebagai sekutu, melainkan sebagai ancaman utama bagi tatanan keamanan dan kepentingan Barat di kawasan tersebut. Di sini berlaku prinsip yang sama: ketidakpercayaan mutlak.

Kebijakan embargo dan sanksi ekonomi berat yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran dapat disandingkan dengan kebijakan keras Daendels. Embargo adalah bentuk kekuasaan mutlak yang diterapkan negara kuat terhadap negara yang dianggap “tidak dapat dipercaya” atau “melawan arus”. Alasan yang dikemukakan biasanya berkisar pada masalah keamanan, pengembangan nuklir, atau dukungan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap teroris. Sama seperti Daendels yang membatasi gerak raja-raja Jawa dengan alasan menjaga kestabilan koloni, embargo dijatuhkan dengan dalih menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. Dampaknya pun serupa: rakyatlah yang paling menderita akibat pembatasan akses ekonomi, kelangkaan kebutuhan pokok, dan terhambatnya pembangunan, sementara inti konflik kepentingan antar penguasa tetap berjalan.
Di sisi lain, keberadaan Israel di kawasan tersebut mendapatkan dukungan politik, militer, dan ekonomi yang tak terbatas dari Amerika Serikat. Hubungan ini mencerminkan pola di mana satu pihak dianggap “dapat dipercaya”, sekutu setia yang didukung penuh untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sesuai keinginan penguasa global. Seperti halnya Belanda yang mendukung penguasa lokal tertentu yang patuh dan menyingkirkan yang menentang, dukungan terhadap Israel dan penekanan terhadap Iran adalah implementasi modern dari doktrin Divide et Impera (pecah belah) dan De Infide Imperii: membagi kawasan menjadi pihak yang bersahabat dan pihak yang dianggap musuh, kemudian mengatur nasib mereka sesuai kepentingan kekuatan besar.

3. Politik Balas Budi: Penjajahan Baru dalam Balutan Kemajuan

Setelah era kekerasan terbuka Daendels berlalu, dunia berubah. Kritik atas penderitaan rakyat jajahan semakin keras, dan timbul kesadaran bahwa penguasaan secara paksa tidak lagi berkelanjutan. Maka lahirlah Politik Balas Budi. Dalam sejarah kolonialisme Belanda, politik ini dianggap sebagai tonggak kebaikan, namun dalam realitasnya, ini adalah bentuk imperialisme yang lebih cerdas. Belanda menyadari bahwa agar kekuasaannya tetap bertahan lama, wilayah jajahan harus dibangun, dididik, dan dibuat bergantung pada sistem yang mereka buat. Pembangunan jalan, sekolah, atau irigasi bukanlah semata-mata kebaikan hati, melainkan investasi agar sumber daya alam lebih mudah diangkut, dan agar tercipta golongan masyarakat yang berpikir sesuai pola pikir penguasa. Penjajahan dibungkus dengan narasi “membawa peradaban”.

Fenomena ini sangat nyata terlihat dalam praktik politik dunia saat ini. Kita jarang lagi melihat negara besar menjajah negara kecil dengan mengirimkan pasukan militer secara terbuka seperti zaman dulu. Bentuknya telah berubah menjadi apa yang disebut sebagai Imperialisme Modern atau Neokolonialisme. Di sini, kekuasaan dijalankan melalui ekonomi, bantuan pembangunan, kerja sama internasional, dan tekanan politik.

Mengacu kembali pada konteks Timur Tengah: kebijakan Barat di kawasan tersebut sering kali dibalut dengan narasi demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan pembangunan ekonomi. Negara-negara yang bersedia mengikuti kepentingan kekuatan besar akan mendapatkan “Politik Balas Budi” versi modern: bantuan dana, transfer teknologi, kemudahan perdagangan, dan perlindungan keamanan. Israel, sebagai sekutu utama, tidak hanya didukung militer, tetapi juga mendapatkan akses teknologi tinggi dan kerja sama ekonomi yang erat. Hal ini disampaikan ke publik sebagai bentuk dukungan terhadap negara demokrasi yang maju di tengah kawasan yang dianggap “belum beradab”.

Sebaliknya, bagi negara yang dianggap menolak tatanan tersebut seperti Iran, atau negara yang berusaha menentukan nasibnya sendiri, maka kedok kebaikan itu dicabut. Negara tersebut akan dicap sebagai ancaman, pelanggar hak asasi manusia, atau penyebab ketidakstabilan. Embargo dan sanksi yang dijatuhkan kepada Iran sebenarnya adalah pengecualian dari “kebaikan” sistem internasional yang diklaim memajukan dunia. Sama seperti narasi zaman kolonial: “Kami ada di sini untuk memajukan Anda, tetapi jika Anda tidak mau menurut, Anda akan kami biarkan menderita dan kami sebut itu akibat kesalahan Anda sendiri.”

Inti dari Politik Balas Budi dulu dan praktik kekuasaan saat ini tetaplah sama: pembangunan dan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang mau tunduk, sementara penindasan dibenarkan atas nama nilai-nilai universal. Kepentingan ekonomi (seperti jalur perdagangan, akses energi/minyak bumi) dan kepentingan strategis tetap menjadi pendorong utama, sama seperti Belanda yang tetap mengeruk kekayaan Nusantara meski sedang menjalankan program etis.

4. Analogi Sejarah dan Realitas Saat Ini

Jika kita tarik garis lurus dari masa Daendels hingga konflik Iran-Israel dan peran Amerika Serikat hari ini, kita akan menemukan persamaan pola yang sangat kuat:

1. Dari Kekerasan Terbuka ke Tekanan Halus:

– Masa Lalu: Daendels menggunakan kerja paksa dan kekuatan senjata untuk membangun jalan demi kepentingan pertahanan dan ekonomi Belanda. Rakyat menderita.

– Masa Kini: Amerika Serikat menggunakan instrumen ekonomi (embargo, sanksi) dan tekanan politik internasional sebagai alat kekuasaan. Dampaknya sama: penderitaan rakyat, kelumpuhan ekonomi, dan tekanan sosial di Iran. Alasan yang digunakan berubah dari “hak penakluk” menjadi “kepatuhan hukum internasional”, namun tujuannya tetap mengendalikan kebijakan negara lain.

2. Dari Penjajahan Fisik ke Dominasi Sistem:

– Masa Lalu: Politik Balas Budi menciptakan ketergantungan masyarakat kolonial pada sistem pendidikan, administrasi, dan ekonomi buatan Belanda.

– Masa Kini: Dukungan besar-besaran terhadap Israel dan sekutu lainnya menciptakan blok kekuasaan yang mengatur kawasan. Sanksi terhadap Iran bertujuan memaksa negara tersebut masuk ke dalam sistem yang dikehendaki kekuatan Barat. Negara yang masuk dalam lingkaran pengaruh akan “dibangun”, yang di luarnya akan dipinggirkan.

3. Prinsip De Infide Imperii yang Abadi:

– Sikap ketidakpercayaan terhadap negara yang berbeda ideologi atau kepentingan adalah benang merah sejarah. Seperti Belanda yang selalu curiga pada kerajaan lokal, Barat selalu curiga pada rezim politik yang berbeda seperti di Iran. Dukungan terhadap Israel didasari keyakinan bahwa Israel adalah satu-satunya pihak yang bisa dipercaya untuk menjaga kepentingan strategis di Timur Tengah.

5. Kesimpulan

Sejarah politik mengajarkan kita bahwa bentuk kekuasaan boleh berubah, namun inti dari hubungan antarpihak yang tidak seimbang kekuatannya hampir selalu berjalan di jalur yang sama.

– Zaman Daendels adalah cerminan dunia di mana kekuatan mutlak berlaku: siapa yang kuat dia yang berkuasa, tanpa banyak alasan pembenaran selain kekuatan itu sendiri. Ini terlihat dalam penerapan embargo terhadap Iran — sebuah tindakan tekanan maksimal yang menunjukkan ketidakpercayaan mutlak dan keinginan mengubah rezim atau perilaku negara sasaran.

– Setelah masa itu, dunia berubah menjadi lebih cerdas dalam memainkan kekuasaan. Lahirlah Politik Balas Budi, di mana penguasaan dilakukan dengan cara memberikan kemudahan, bantuan, dan pembangunan kepada pihak yang patuh, sambil tetap menjaga keuntungan utama bagi diri sendiri. Ini terlihat jelas dalam dukungan terhadap Israel dan sekutu-sekutu Barat lainnya — kemitraan yang dibalut nilai demokrasi dan keamanan, namun berakar pada kepentingan strategis dan ekonomi.

Kasus Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat adalah studi kasus nyata dari apa yang dikatakan sejarah: bahwa “penjajahan” tidak pernah benar-benar berakhir, ia hanya berganti nama dan bentuk. Dari tanah jajahan menjadi negara merdeka, dari kerja paksa menjadi sanksi ekonomi, dari De Infide Imperii menjadi kebijakan keamanan internasional, dan dari Politik Balas Budi menjadi kerja sama pembangunan. Di balik setiap kebijakan besar, di balik setiap konflik, dan di balik setiap dukungan, selalu ada satu hal yang tetap berdiri tegak: kepentingan penguasa.

Bagi kita yang mempelajari politik, memahami sejarah ini adalah kunci untuk tidak terjebak dalam narasi sepihak. Kita harus mampu melihat bahwa di balik embargo yang diklaim demi perdamaian, atau dukungan yang diklaim demi kebebasan, terdapat dinamika kekuasaan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.

Daftar Pustaka

1. Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.

2. Vlekke, Bernard H.M. (2016). Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

3. Mansourian, Ali & Takeyh, Ray. (2021). Iran and the International Community. Cambridge University Press.

4. Bade, David. (2017). Geopolitik Timur Tengah: Sejarah, Konflik, dan Dinamika Kekuasaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.