Jabatan Kadis Pendidikan Dan Kabiro Hukum Tak Ada Nama OAP Selatan. Ini Nama-Namanya

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Damianus Katayu, menyampaikan keprihatinannya terhadap hasil seleksi pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, aspirasi terkait keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) Selatan dalam proses seleksi belum sepenuhnya menjadi perhatian Panitia Seleksi (Pansel).

Damianus mengatakan, MRP Papua Selatan telah berpartisipasi sejak awal dalam mengawal proses seleksi. Melalui panitia kerja (Panja), MRP mengikuti seluruh tahapan seleksi serta menyampaikan berbagai masukan kepada Panitia Seleksi.

“Kami sejak awal sudah membentuk Panja dan Panja telah melaksanakan tugas sesuai tahapan yang dilakukan Panitia Seleksi. Kami juga terus mengikuti proses tersebut, bahkan Panja telah bertemu dengan Ketua Pansel untuk memberikan sejumlah masukan terkait bagaimana partisipasi pejabat Orang Asli Papua, khususnya Orang Asli Papua Selatan, dalam pengisian lima jabatan pimpinan OPD,” ujar Damianus kepada Bataspapua.com di Merauke, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan MRP diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kandidat yang lolos pada setiap tahapan seleksi.

Namun, setelah mencermati hasil seleksi yang menetapkan masing-masing tiga nama calon pada setiap jabatan, MRP menemukan bahwa pada dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan dan Biro Hukum, tidak terdapat kandidat yang berasal dari Orang Asli Papua Selatan.

“Hal ini sangat kami sayangkan. Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, para birokrat Orang Asli Papua Selatan saya pikir sudah siap untuk menduduki jabatan tersebut,” katanya.

Damianus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan dibentuk untuk menghadirkan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua Selatan, termasuk dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi. Karena itu, ia menilai Panitia Seleksi semestinya memberikan perhatian dan pertimbangan khusus terhadap keterwakilan OAP Selatan.

“Walaupun prosesnya melalui mekanisme seleksi terbuka, minimal harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memberikan skala prioritas kepada Orang Asli Papua Selatan. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.

Ia juga mengaku khawatir apabila dari tiga nama yang telah diserahkan kepada Gubernur pada masing-masing jabatan tersebut nantinya tidak ada Orang Asli Papua Selatan yang ditetapkan sebagai pejabat definitif, khususnya pada dua OPD tersebut.

“Kami meminta kepada Gubernur Papua Selatan agar memperhatikan catatan penting dari MRP. Keterwakilan Orang Asli Papua Selatan dalam lima jabatan tersebut sangat penting dan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Damianus juga menyayangkan sikap Panitia Seleksi yang dinilai belum mendengar masukan yang telah disampaikan MRP selama proses seleksi berlangsung.

“Jujur saja kami menyayangkan sikap Panitia Seleksi yang tidak mendengar masukan dari MRP. Walaupun seleksi memiliki mekanismenya sendiri, paling tidak harus ada perhatian khusus terhadap birokrat Orang Asli Papua Selatan,” katanya.

Menurut Damianus, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengisian jabatan saat ini, tetapi juga menyangkut pembinaan jenjang karier birokrasi Orang Asli Papua Selatan di masa mendatang.

“Penjenjangan karier birokrasi itu sangat ketat. Kalau hari ini mereka tidak dipersiapkan dengan baik melalui kesempatan menduduki jabatan strategis, mereka bisa kehilangan peluang pengembangan karier, bahkan berpotensi menjadi nonjob. Ini tentu sangat kami khawatirkan,” jelasnya.

Damianus menambahkan bahwa keberadaan Provinsi Papua Selatan harus menjadi momentum untuk memperkuat peran Orang Asli Papua Selatan dalam struktur pemerintahan.

“Provinsi ini dihadirkan untuk kami, Orang Asli Papua Selatan. Karena itu, kami berharap keberadaan OAP Selatan dalam struktur jabatan birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan benar-benar mendapat perhatian,” tutupnya.

Panitia Seleksi melalui ketua panitia sekaligus Sekda Papua Selatan, Ferdinandus Kanakaimu mengumumkan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berdasarkan ABJAD melalui pengumuman dengan nomor 25/PANSEL/VII/2026, pada tanggal 3 Juli 2026.

Berikut nama-namanya:

A. Inspektur Daerah

B. Kepala Biro Hukum

C. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

D. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi

Penulis: Jamal Y.Bwariat