Gubernur Fakhiri: Perang Melawan TB dan Malaria di Papua Butuh Kolaborasi Semua Pihak

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyoroti tingginya angka kasus tuberkulosis (TB) dan malaria di Papua dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) percepatan eliminasi HIV/AIDS, TB, malaria, dan kusta yang digelar Kementerian Kesehatan di Kota Jayapura, Selasa (28/4/2026).

Dalam forum yang dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta para gubernur se-Tanah Papua itu, Fakhiri menegaskan bahwa penanganan penyakit menular di Papua membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kehadiran Kementerian Kesehatan hari ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah,” kata Fakhiri.

Ia menyebut Papua masih menghadapi tantangan geografis dan sosial yang kompleks, sehingga pelayanan kesehatan di berbagai wilayah belum berjalan optimal. Karena itu, menurutnya, percepatan eliminasi penyakit menular harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Fakhiri membeberkan, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 11.624 kasus TB ditemukan di Papua. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 6.794 kasus atau 58 persen yang berhasil ditangani.

“Ini menunjukkan upaya penemuan kasus secara aktif, penguatan layanan kesehatan, dan kepatuhan pengobatan masih perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Selain TB, malaria juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Fakhiri mengatakan Papua masih menyumbang sekitar 80 hingga 90 persen kasus malaria nasional.

Dari lebih dari satu juta pemeriksaan malaria yang dilakukan, ditemukan 303.931 kasus positif di Papua.

“Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan malaria sangat ditentukan oleh keberhasilan kita di Papua. Karena itu, saya berharap tidak ada data yang ditutupi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fakhiri juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di tingkat kampung dan distrik melalui posyandu.

Menurutnya, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi dini masyarakat yang berpotensi terpapar HIV, TB, malaria, maupun penyakit menular lainnya.

“Kami mohon dukungan, terutama untuk posyandu kami. Berikan dukungan anggaran agar mereka bisa membantu menemukan masyarakat yang berpotensi terkena HIV, TB, maupun penyakit lainnya,” katanya.

Fakhiri menegaskan bahwa perang melawan penyakit menular di Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk terlibat aktif.

“Perang melawan TB, malaria, AIDS, dan kusta tidak dapat dimenangkan sendiri. Ini membutuhkan partisipasi semua pihak,” ujar Fakhiri.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan Papua saat ini menjadi wilayah dengan beban penyakit menular tertinggi di Indonesia.

Ia menyebut lebih dari 90 persen kasus malaria nasional berasal dari Papua. Selain itu, sekitar 4 persen kasus TB nasional dan 12 persen kasus HIV/AIDS nasional juga ditemukan di wilayah Papua.

“Kasus TB dan HIV di Papua sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar lima juta jiwa,” kata Benjamin. (*)