Gubernur Apolo: Perkebunan Tebu di Merauke Sudah Pekerjakan 3.500 Karyawan

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengungkapkan bahwa proyek perkebunan tebu yang beroperasi di Kampung Seramayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saat ini telah mempekerjakan sekitar 3.500 karyawan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Apolo kepada wartawan usai menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar Barisan Merah Putih (BMP) RI bekerja sama dengan BMP Kota Jayapura di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Apolo, proyek perkebunan tebu tersebut telah melalui proses riset selama kurang lebih 10 tahun sebelum memasuki tahap pembibitan dan penanaman.

“Selama 10 tahun melakukan riset, kemudian dua tahun terakhir dilakukan pembibitan, dan tahun ini mulai penanaman untuk produksi tahun depan,” ujar Apolo.

Ia menjelaskan, saat ini pembangunan empat pabrik pengolahan tebu masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Produksi perdana dijadwalkan dimulai pada tahun 2027.

Apolo menambahkan, kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat seiring mulai beroperasinya pabrik-pabrik tersebut. Pada saat proyek beroperasi maksimal pada 2029 mendatang, diperkirakan kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 15 ribu orang.

“Kami sudah memanggil pihak perusahaan dan pelaksana agar dalam proses rekrutmen tenaga kerja mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), baik dari wilayah Papua Selatan maupun provinsi Papua lainnya,” katanya.

Proyek perkebunan dan pabrik tebu di Merauke merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi sentra produksi gula dan bioetanol terbesar di Indonesia Timur.

Proyek tersebut dikelola sejumlah korporasi swasta, termasuk PT Global Papua Abadi (GPA) di bawah naungan Merauke Sugar Group sebagai salah satu pengembang utama.

Dalam kesempatan itu, Apolo juga mengapresiasi pelaksanaan diskusi publik yang mengangkat tema PSN dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, forum diskusi tersebut penting untuk mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial.

“Diskusi ini sangat baik karena pemerintah dapat menjelaskan sekaligus memberikan edukasi tentang program-program pembangunan strategis yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman dan informasi yang berimbang kepada masyarakat dan mahasiswa terkait pelaksanaan PSN di Papua.

Selain itu, berbagai masukan yang disampaikan para peserta diskusi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Berbagai masukan yang disampaikan sesuai kondisi faktual di lapangan akan menjadi laporan dan bagian dari evaluasi untuk kegiatan selanjutnya,” tutup Apolo.

Penulis: Jamal Y.Bwariat