Gubernur Apolo Minta Program PSN Harus Serap 80 Persen Tenaga Kerja OAP

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program strategis nasional maupun daerah yang dijalankan di wilayah Papua Selatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan keterlibatan masyarakat adat dan perlindungan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo melalui video yang diunggah akun TikTok Inilah.com.

Dalam video singkat tersbeut, Apolo menyampaikan sejumlah program pembangunan dan investasi di Papua Selatan, termasuk proyek cetak sawah di Wanam serta pengembangan perkebunan tebu terintegrasi pabrik gula dan bioetanol.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan lancar dan mencapai tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat, dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut harus dimulai sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, aspek kelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat maupun ekosistem setempat.

Terkait program cetak sawah di Wanam, pemerintah mengakui hingga saat ini belum memiliki data lengkap mengenai dampak penyerapan tenaga kerja maupun perkembangan keseluruhan proyek. Hal itu karena kegiatan pembukaan lahan masih berada pada tahap awal dan belum mencapai target luasan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, perkembangan signifikan terlihat pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah, proyek tersebut telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja hingga saat ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dimulainya produksi perdana yang ditargetkan berlangsung pada 2027.

Pemerintah daerah mencatat kebutuhan tenaga kerja pada tahap operasional pertama diproyeksikan mencapai 15.000 orang.
Untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua Selatan, pemerintah daerah telah meminta pihak perusahaan agar memberikan prioritas kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

“Pemerintah daerah telah meminta kepada pihak perusahaan agar dalam proses penerimaan tenaga kerja mengutamakan 80 persen tenaga kerja Orang Asli Papua,” demikian disampaikan dalam keterangan tersebut.

Pemerintah berharap kehadiran berbagai investasi dan proyek strategis di Papua Selatan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan hak-hak masyarakat pemilik ulayat.

Penulis: Jamal Y.Bwariat