Gubernur Apolo Bertemu Wamenko Pangan. Bahas Percepatan Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, bersama Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, membahas percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mendukung percepatan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat atas penetapan Papua Selatan sebagai salah satu lokasi prioritas PSN.

“Kami sangat bersyukur kepada Bapak Menteri, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Papua Selatan sebagai salah satu Program Strategis Nasional,” ujar Apolo.

Ia menjelaskan, terdapat dua program utama yang saat ini menjadi fokus pengembangan di Papua Selatan. Pertama, program ketahanan pangan yang berlokasi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Kedua, pengembangan perkebunan tebu untuk produksi bioetanol di Kampung Sermayam, Distrik Jagebob.

Menurut Apolo, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung implementasi program tersebut, termasuk penguatan aspek sosial dan budaya agar pelaksanaan program berjalan inklusif dan berkelanjutan.

“Pemaparan yang disampaikan oleh Wamenko sangat penting dan menjadi masukan agar dapat dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin akan terjadi dan menghambat program PSN ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pengembangan industri gula dan bioetanol telah diawali dengan riset sejak tahun 2015. Selanjutnya pada 2025 dilakukan pembibitan berbagai varietas tebu serta penyesuaian terhadap kondisi tanah dan iklim di wilayah setempat.

“Saat ini sementara sedang dilakukan persiapan produksi. Kalau tidak ada halangan, tahun depan sudah mulai produksi gula,” ujarnya.

Apolo menyebut kebutuhan konsumsi gula nasional saat ini mencapai sekitar lima juta ton per tahun. Dengan optimalisasi produksi di Papua Selatan, pihaknya menargetkan mampu menghasilkan sekitar 3,5 juta ton gula.

“Artinya, pada 2029 Indonesia sudah bisa swasembada gula, dan anggaran yang dihasilkan bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” katanya.

Selain program bioetanol, pemerintah juga terus memperkuat program ketahanan pangan melalui intensifikasi pertanian dan optimalisasi lahan. Lahan yang sebelumnya tidak digarap kembali dimanfaatkan, sementara pola tanam yang semula hanya satu kali dalam setahun ditingkatkan menjadi tiga kali tanam.

“Tahun ini sudah sekitar 70 ribu hektare lahan dibuka untuk program ketahanan pangan dan akan terus dibuka secara bertahap setiap tahun,” jelas Apolo.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menyampaikan penolakan terhadap program PSN tersebut. Karena itu, pemerintah menilai sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meminimalisir dampak sosial yang mungkin muncul.

“Sebagian masyarakat merasa terbantu dan mendukung program PSN. Tetapi secara faktual ada juga beberapa kelompok masyarakat yang melakukan penolakan. Ini yang perlu kita bijaki dan bagaimana kita melakukan sosialisasi supaya dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin bisa terjadi dengan hadirnya PSN ini,” tambahnya.

Pemerintah berharap pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Papua Selatan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang.

Penulis: Jamal Y.Bwariat