Demo Tolak Makan Bergizi di Wamena Ricuh, Diterima Penjabat Gubernur Velix Wanggai

BATASPAPUA.COM, WAMENA – Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi protes pada Senin, 17 Februari 2025. Mereka menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak memadai dalam memperbaiki kondisi pendidikan dan fasilitas sekolah di daerah mereka.

Unjuk rasa yang dimulai dengan damai di ruas jalan Hom-hom Wamena sempat memanas dan berujung ricuh. Aksi para pelajar ini dihadang oleh aparat kepolisian yang berusaha membubarkan massa. Untuk meredakan ketegangan, polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Kendati demikian, sejumlah demonstran tetap bertahan dan menyuarakan tuntutan mereka.

Mereka menegaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah program makan gratis, melainkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Para pelajar menginginkan perubahan nyata di sektor pendidikan yang dianggap masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, langsung turun tangan dan bertemu dengan perwakilan pelajar. Dalam pertemuan tersebut, Wanggai menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan para pelajar. Ia berjanji akan memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan serta fasilitas sekolah di Papua Pegunungan.

“Saya akan mengupayakan perhatian lebih terhadap pendidikan dan fasilitas sekolah di sini. Kami akan bekerja keras untuk memastikan kebutuhan dasar anak-anak di Papua dapat terpenuhi,” ujar Wanggai saat pertemuan dengan pelajar.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan pandangannya mengenai protes tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun setiap individu berhak menolak program MBG, aksi unjuk rasa tidak boleh menghalangi orang lain yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Aksi ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk organisasi JPPI (Jaringan Pemuda Papua Indonesia) yang mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi pelajar.

Meskipun demikian, unjuk rasa ini berhasil membawa perhatian lebih terhadap masalah pendidikan di Papua, dengan harapan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan.(*)