Apolo Safanpo Terbitkan Lima Arahan Strategis Bangun Sistem Kesehatan Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengeluarkan lima arahan kebijakan strategis sebagai langkah percepatan imunisasi, pengendalian malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak di Papua Selatan.

Arahan tersebut disampaikan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria, dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (23/6/2026).

Dalam sambutannya, Guritno menegaskan bahwa kelima arahan tersebut harus menjadi pegangan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan di provinsi termuda di Indonesia tersebut.

Arahan pertama adalah mengakhiri pola pikir bahwa urusan kesehatan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terlibat aktif dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

“Ketika Dinas Pekerjaan Umum membangun jalan, tanyakan apakah akses tersebut membuka konektivitas menuju puskesmas. Ketika Dinas Pendidikan menyusun kalender akademik, sisipkan agenda Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Saat Dinas Perhubungan mengelola jalur sungai, pikirkan bagaimana jalur tersebut dapat mengantarkan vaksin dan tenaga kesehatan ke kampung-kampung terpencil,” ujarnya.

Ia juga meminta agar data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disinkronkan dengan sasaran program imunisasi yang dimiliki Dinas Kesehatan.

Arahan kedua menitikberatkan pada penguatan regulasi kesehatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai fondasi jangka panjang pembangunan kesehatan daerah.

Regulasi tersebut diharapkan memuat jaminan afirmasi layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP), kewajiban alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD, serta penguatan layanan kesehatan bergerak dan posyandu kampung.

Sambil menunggu proses legislasi, Guritno menginstruksikan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang mengatur cakupan imunisasi dasar lengkap, pelaksanaan sweeping di wilayah berisiko tinggi, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama secara formal.

“Saya meminta Biro Hukum dan Dinas Kesehatan menyampaikan jadwal penyelesaiannya sebelum pertemuan ini berakhir,” tegasnya.

Arahan ketiga adalah memperkuat pengawasan kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

Menurut Guritno, mobilitas penduduk di kawasan perbatasan berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular yang tidak mengenal batas administratif.

Karena itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat sistem surveilans kesehatan serta meningkatkan koordinasi dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota dan instansi terkait dalam pengendalian penyakit lintas negara.

Arahan keempat menempatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mitra utama pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dan layanan kesehatan.

Ia mengakui masih terdapat keraguan terhadap imunisasi di sejumlah kampung sehingga pendekatan medis semata dinilai belum cukup efektif.

“Kita membutuhkan suara yang dipercaya masyarakat. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting sebagai jembatan antara program pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Tim Penggerak PKK dan kader posyandu disebut akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kampung dengan dukungan penuh dari para tokoh masyarakat.

Sementara arahan kelima menegaskan pentingnya dukungan anggaran dalam setiap komitmen pembangunan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD maupun Dana Otonomi Khusus.

Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan diminta memastikan seluruh hasil dan kesepakatan pertemuan tersebut masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Guritno menegaskan bahwa Papua Selatan saat ini sedang menorehkan sejarah awal pembangunan kesehatan daerah. Keputusan yang diambil hari ini, menurutnya, akan menentukan kualitas generasi masa depan Papua Selatan.

“Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apakah Generasi Anim Ha tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan bermartabat atau hanya menjadi cita-cita yang tidak pernah terwujud,” pungkasnya.

Penulis: Jamal Y.Bwariat