Rencana Peternakan di Okaba Diminta Utamakan Musyawarah dan Kearifan Lokal

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Menyikapi rencana pemindahan proyek peternakan dari Kimaam ke wilayah Okaba., Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, meminta agar rencana pengembangan peternakan sapi maupun kerbau di wilayah Okaba dilakukan melalui pendekatan dialogis dan melibatkan masyarakat adat secara terbuka.

Hal tersebut disampaikan Yanawo Yolmen saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026),

Menurutnya, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak program pemerintah pusat, termasuk sektor peternakan, selama prosesnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah ulayat.

“Kami berharap setiap program yang masuk ke Okaba terlebih dahulu dibicarakan bersama masyarakat. Dengan begitu, semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari program tersebut,” ujar Yanawo Yolmen.

Ia menilai, sebelum program dijalankan, perlu ada pertemuan bersama yang melibatkan kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, BP3OKP, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, tokoh adat, perempuan, pemuda, serta masyarakat adat Okaba.

Menurutnya, dialog bersama penting dilakukan agar masyarakat memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai arah kebijakan peternakan, lokasi pengembangan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.

“Masyarakat perlu diberikan pemahaman secara utuh agar tidak muncul kesalahpahaman di kemudian hari,” katanya.

Yanawo juga berharap setiap tahapan program dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan mekanisme adat yang hidup di tengah masyarakat Okaba.

Ia menegaskan bahwa masyarakat adat ingin dilibatkan sejak awal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program pembangunan yang masuk benar-benar membawa manfaat bersama.

“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami harapkan adalah adanya komunikasi yang baik dan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap prosesnya,” ujarnya.

Menurut Yanawo, hasil pembicaraan bersama nantinya dapat dirumuskan dan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat maupun kementerian terkait di Jakarta.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi sosial masyarakat tetap kondusif, terutama di tengah berbagai dinamika pembangunan yang saat ini berlangsung di Papua Selatan.

“Mari kita duduk bersama, bicara baik-baik, dan mencari solusi terbaik untuk masyarakat serta pembangunan daerah,” pungkasnya.

Penulis: Jamal Y.Bwariat