“MBG: Menelisik Potensi Biaya Transaksi dan Ketimpangan, Serta Mencari Solusi yang Berkelanjutan”

OPINI oleh : Anton Bambang Eko Susilo, S.Hut., M.Si (Penulis adalah Almamater IPB, Jurusan KSDHA, Departemen Kehutanan, PS: Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan 2012).

Merauke, 1 Juni 2026
Proyek Masakan Biasa untuk Golongan (MBG) telah menjadi perbincangan publik yang banyak menarik perhatian. Banyak pihak yang menyatakan bahwa proyek ini berpotensi menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dalam kebijakan pangan yang memiliki unsur pemaksaan secara politik. Kondisi ini membuat beberapa institusi pendidikan tinggi, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), harus berhati-hati jika dihadapkan pada pilihan untuk terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.

Potensi Biaya Transaksi dan Risiko Administrasi

Ketika sebuah kebijakan pangan dipengaruhi oleh faktor politik yang kuat, seringkali muncul tantangan dalam hal administrasi dan pengelolaan. Proyek MBG, menurut beberapa pandangan, berisiko terjerumus dalam pusaran proses administrasi yang kompleks dan rentan terhadap penyimpangan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan proyek, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi institusi yang terlibat, terutama jika institusi tersebut memiliki dasar kuat dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset seperti IPB.

Biaya transaksi yang tinggi bisa muncul dari berbagai aspek, seperti proses pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien, sistem pemantauan yang kurang jelas, hingga alokasi sumber daya yang tidak merata. Selain itu, jika ada unsur penyimpangan dalam pengelolaan, hal ini akan membuat proyek kehilangan kepercayaan masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama kebijakan pangan.

Ketimpangan dalam Proyek MBG

Selain masalah biaya transaksi dan risiko administrasi, proyek MBG juga dinilai memiliki sisi ketimpangan yang perlu diperhatikan. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa logika yang digunakan dalam proyek ini cenderung bersifat militeristik, yang lebih fokus pada kontrol dan pemaksaan daripada pada pemberdayaan dan kesetaraan akses terhadap pangan.

Ketimpangan bisa terlihat dari beberapa sisi:

– Akses yang tidak merata: Banyak daerah atau kelompok masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama besarnya dari proyek ini, bahkan mungkin ada kelompok yang terpinggirkan sepenuhnya.
​
– Tujuan yang tidak jelas untuk penyelesaian masalah pangan: Seperti yang dinyatakan oleh beberapa kritikus, proyek ini tampaknya sejak awal tidak dirancang untuk menjadi solusi yang komprehensif bagi persoalan pangan nasional, melainkan lebih sebagai alat untuk mendukung kepentingan politik tertentu dari kelompok elite.
​
– Kurangnya partisipasi masyarakat: Proses perumusan dan pelaksanaan proyek kurang melibatkan suara dari masyarakat yang sebenarnya akan menerima manfaatnya, sehingga membuat proyek sulit untuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Solusi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan Proyek MBG

Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dari proyek MBG, diperlukan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur agar proyek ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari solusi pangan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Menyelaraskan Tujuan Proyek dengan Prioritas Nasional dalam Bidang Pangan

Proyek MBG harus kembali dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuannya selaras dengan upaya nasional dalam mengatasi masalah pangan, seperti mengurangi kelaparan, meningkatkan gizi masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Tujuan proyek tidak boleh lagi dipengaruhi oleh kepentingan politik semata, melainkan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan biaya transaksi yang tinggi, diperlukan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilakukan dengan:

– Membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari para ahli di bidang pangan, keuangan, dan sosial untuk memantau pelaksanaan proyek.
​
– Membuat laporan perkembangan proyek secara berkala dan membagikannya kepada masyarakat secara terbuka.
​
– Menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan standar hukum dan etika, serta memberikan kesempatan yang sama bagi berbagai pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah lokal.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Seluruh Tahapan Proyek

Masyarakat harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Dengan demikian, proyek akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan masyarakat akan merasa memiliki terhadap proyek tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proyek. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui rapat publik, fokus grup diskusi, atau pembentukan kelompok masyarakat yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak pengelola proyek.

4. Memberikan Jarak yang Sehat antara Institusi Ilmiah dan Kekuasaan Politik

Institusi seperti IPB memiliki peran penting dalam memberikan analisis dan koreksi ilmiah terhadap kebijakan publik, termasuk proyek MBG. Oleh karena itu, penting bagi institusi ini untuk menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan politik agar tetap mampu memberikan pandangan yang objektif dan berdasarkan bukti ilmiah. Jika IPB atau institusi sejenis ingin terlibat dalam proyek, maka keterlibatannya harus fokus pada aspek riset, evaluasi, dan pemberdayaan, bukan sebagai alat untuk membenarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip ilmu pengetahuan.

5. Mengatasi Ketimpangan dengan Pendekatan yang Berbasis pada Kebutuhan Lokal

Untuk mengatasi ketimpangan, proyek MBG harus menerapkan pendekatan yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan studi mendalam tentang situasi pangan di setiap daerah sasaran, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kelaparan dan kurang gizi, serta menyusun program yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, proyek juga harus memperkuat peran sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau.

Kesimpulan

Proyek MBG memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang pangan, namun saat ini masih menghadapi berbagai tantangan berupa biaya transaksi yang tinggi, risiko penyimpangan, dan ketimpangan yang perlu segera diatasi. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, menjaga kemandirian institusi ilmiah, serta menerapkan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal, proyek ini dapat diubah menjadi alat yang efektif dalam mengatasi masalah pangan nasional.

Peran semua pihak, mulai dari pemerintah, institusi ilmu pengetahuan, masyarakat, hingga sektor swasta, sangat penting dalam memastikan bahwa proyek MBG benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Hanya dengan demikian, proyek ini akan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pangan.