Pekerjaan Belum Kelar, Pembangunan Kantor MRP Papua Selatan Rp84 Miliar Dipertanyakan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan kejelasan terkait pembangunan dan penyelesaian gedung kantor Majelis Rakyat papua Provinsi Papua Selatan di kawasan pusat pemerintahan baru di Salor. Hal tersebut disampaikan Damianus Katayu dalam rapat kerja MRP bersama Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Selasa (19/5/2026).

Menurut Damianus, saat ini seluruh aktivitas MRP idealnya sudah terpusat di kawasan pusat pemerintahan baru. Namun, hingga kini MRP sendiri masih belum dapat menempati gedung kantor yang dibangun karena proses pembangunan belum sepenuhnya selesai.

“Provinsi Papua Selatan sebenarnya sudah lebih maju dibanding beberapa daerah otonom baru lainnya karena pusat pemerintahan sudah tersedia. Namun hingga sekaranag MRP belum bisa berkantor di sana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, MRP masih menjalankan aktivitas pemerintahan di Kota Merauke dengan menyewa ruko sebagai kantor sementara. Bahkan tempat sewa tersebut akan segera berakhir masa kontraknya pada Juli mendatang.

“Kami perlu mendapatkan kepastian dari pemerintah provinsi terkait keberlanjutan penempatan kantor sementara kami. Jangan sampai setelah masa sewa selesai, MRP tidak memiliki kejelasan harus berkantor di mana,” katanya.

Damianus juga meluruskan berbagai dinamika dan isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait keterlambatan pembangunan gedung kantor MRP Papua Selatan. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh menjadi polemik ataupun saling menyalahkan antar pihak.

Menurut dia, pada akhir tahun 2024 MRP Papua Selatan baru memperoleh informasi terkait peletakan batu pertama pembangunan kantor pemerintahan. Setelah itu, pihaknya berkoordinasi dengan instansi teknis dan meminta penjelasan mengenai desain pembangunan gedung kantor.

Dari hasil pembahasan tersebut, MRP Papua Selatan menilai desain awal belum sepenuhnya mencerminkan identitas budaya masyarakat Papua Selatan. Karena itu, pihaknya kemudian mengusulkan penambahan ornamen khas daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

“Desain utama memang tidak bisa diubah, tetapi kami diberikan ruang untuk mengusulkan ornamen khas Papua Selatan agar identitas budaya daerah tetap terlihat di gedung MRP Papua Selatan,” jelas Damianus.

Usulan ornamen tersebut, lanjutnya, disusun berdasarkan ciri khas dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Seluruh usulan kemudian diserahkan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Meski demikian, proses pembangunan disebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis sehingga gedung kantor MRP Papua Selatan belum dapat ditempati hingga saat ini.

Pemerintah provinsi Papua Selatan diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pembangunan, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaian dari pemerintah pusat.

“Kami ingin ada kejelasan sampai di mana progres pembangunan ini, bagaimana target penyelesaiannya, dan kapan seluruh OPD bisa mulai menempati gedung kantor baru agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan terpusat dan maksimal,” tutup Damianus.

Untuk diketahui bersama, Pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Tureloto Battu Indah (bekerja sama melalui KSO dengan PT Pandu Persada) dengan Nilai kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan adalah sebesar Rp84,3 miliar. Proyek ini didanai oleh APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Tureloto Battu Indah yang berlokasi di Kabupaten Merauke.

Penulis: Jamal Y.Bwariat