Gubernur Apolo Tegaskan OPD Wajib Siapkan Data Akurat untuk Dukung Pemeriksaan BPK

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menyiapkan data yang akurat, lengkap, dan siap diklarifikasi guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Papua Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri entry meeting pemeriksaan BPK bersama kepala daerah se-Papua Selatan yang berlangsung di Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan entry meeting diikuti oleh tim pemeriksa teknis dan seluruh anggota pemeriksa BPK, serta para kepala OPD dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Dalam arahannya, Gubernur Apolo mengajak seluruh jajaran untuk mengikuti setiap tahapan pemeriksaan secara tertib dan kooperatif, mulai dari entry meeting hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

“Seluruh OPD diminta menyiapkan data dan informasi teknis yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, sebagai bagian penting dalam proses pemeriksaan terperinci,” ujar Apolo.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara OPD dengan tim pemeriksa, khususnya dalam penyesuaian jadwal kegiatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kendala selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurutnya, kepala OPD yang memiliki agenda dinas luar daerah diminta untuk mengatur jadwal secara bergantian, sehingga tidak mengganggu jalannya pemeriksaan.

“Jika ada tugas luar daerah, diatur secara bergantian dan disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan BPK,” tegasnya.

Gubernur juga meminta agar seluruh kepala OPD tetap berada di tempat selama jadwal pemeriksaan berlangsung. Hal ini penting agar sewaktu-waktu dapat memberikan klarifikasi atau keterangan tambahan yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, terutama terkait dokumen yang telah disiapkan.

Lebih lanjut, ia berharap proses pemeriksaan terperinci ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Pemeriksaan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (*)