Papua Selatan Tempati Posisi Puncak. Hadapi Stunting dan Bencana Perparah Kerawanan Pangan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Provinsi Papua Selatan kini menempati posisi puncak dalam peta risiko kerawanan pangan dan bencana di Indonesia.

Data terbaru Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025 mengonfirmasi bahwa anomali iklim dan kerentanan struktur sosial menjadi tantangan utama di wilayah timur Nusantara tersebut.

Dari total 48 kabupaten/kota di Pulau Papua, sebanyak 17 daerah masuk dalam kategori merah atau rawan pangan.

Papua Selatan menjadi sorotan tajam karena letak geografisnya rentan bencana, yang secara langsung memperparah instabilitas distribusi dan ketersediaan bahan pokok.

Direktur Pengendali Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, dalam diskusi daring bertajuk “Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem,” Senin (30/3/2026), menegaskan pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

“Wilayah di Papua Selatan memerlukan mitigasi yang lebih proaktif. Dampak bencana di sana jauh lebih signifikan terhadap ketahanan pangan dibandingkan wilayah lain,” ujarnya.

Secara nasional, FSVA 2025 memetakan 81 kabupaten/kota yang tergolong rentan, dengan konsentrasi utama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Meskipun kemiskinan tetap menjadi variabel determinan utama, terdapat pergeseran signifikan pada indikator risiko kedua.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya tingkat pendidikan rendah menjadi pemicu utama, kini posisi tersebut digantikan oleh minimnya akses terhadap paket layanan penanggulangan stunting.

Hal ini mengindikasikan adanya korelasi kuat antara kesehatan lingkungan dengan ketahanan pangan kronis.

“Stunting terjadi akibat infeksi berulang, yang sering kali dipicu oleh konsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran biologis maupun kimia. Ini adalah bentuk nyata dari kerawanan pangan kronis,” kata Sri menjelaskan.

Analisis Bapanas menunjukkan bahwa daerah dengan potensi bencana memiliki risiko kerawanan pangan 1,25 kali lebih tinggi.

Namun, Sri memberikan catatan krusial: ketiadaan bencana bukan jaminan ketahanan pangan.

Faktor produksi yang tidak mencukupi, rendahnya asupan protein hewani, serta ketiadaan cadangan pangan daerah tetap menjadi ancaman meski kondisi alam stabil.

Peta FSVA 2025 ini diharapkan menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun langkah strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Fokus utamanya adalah penguatan lintas sektor untuk menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi tengkes (stunting) di titik-titik paling rentan di Indonesia. (*)