Dalam siaran pers melalui video dirilis Rabu (25/3/2026), kelompok tersebut menyebut serangan dilakukan saat aparat militer menjalankan patroli di Distrik Aifat Selatan, tepatnya di Kampung Sori, wilayah yang selama ini dikategorikan rawan konflik bersenjata.

Mereka mengaku telah lebih dulu mengintai pergerakan pasukan sebelum melakukan penyergapan yang memicu kontak tembak di dua titik berbeda.

“Kami berhasil menembak anggota teroris delapan orang. Mereka meninggal di tempat. Enam orang di depan pos, Pos Menir. Dua orang di jalan besar, jalan umum, jalan aspal. Jadi jumlah keseluruhan delapan orang,” kata Komandan Operasi Kowip II, Rumana Samuel Asem, dalam pernyataan tersebut.

Pernyataan itu sekaligus menantang versi resmi aparat yang sebelumnya menyebut jumlah korban lebih sedikit.

“Di sini saya menyampaikan kepada Panglima TNI dan Presiden. Anda harus mengaku, karena Anda punya pasukan yang menjadi korban. Jangan berbohong di media,” ujarnya.

Dalam insiden itu, kelompok bersenjata juga mengakui mengalami kerugian di pihak mereka. Asem menyebut Wakil Komandan Operasi Batalion Boya, Alfons Sorri, termasuk dalam korban.

“Benar, yang menjadi korban di lapangan itu pasukan saya. Itu Wakil Komandan Operasi Batalion Boya atas nama Alfons Sorri. Itu benar, saya mengaku,” katanya.

Selain mengklaim keberhasilan serangan, kelompok tersebut menyatakan telah merampas sejumlah perlengkapan militer, termasuk senjata laras panjang jenis FN Minimi MK3 dan M4 beserta amunisi.

“Ada juga dua pucuk senjata yang kami ambil. Ada satu jenis bazoka buatan Rusia dengan magasin amunisi 49 butir. Itu kami akui berhasil kami ambil,” ujar Asem.

Menurutnya, senjata rampasan itu akan digunakan kembali dalam operasi bersenjata berikutnya. Ia juga menegaskan pasukannya siap melakukan perlawanan lanjutan.

“Saya punya pasukan yang siap 1 x 24 jam. Kami berhasil tanpa senjata besar. Kami hanya bertumpu pada kaki sendiri,” katanya.

Dalam pernyataan yang sama, kelompok bersenjata itu turut menyampaikan ancaman kepada aparat keamanan serta pemerintah daerah. Mereka meminta agar pos-pos militer ditarik dari wilayah yang mereka sebut sebagai zona merah.

“Kepada aparat TNI-Polri, segera tarik pos. Jangan meneror masyarakat sembarangan. Kalau Anda berani sebagai laki-laki, mari. Kami ada di hutan, di Bandar Kayu, di gua, kami ada di sana,” ujarnya.

Mereka juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengklaim wilayah konflik sebagai zona aman.

“Kepada para tokoh dan kepala distrik di wilayah Aifat Timur, jangan mengatasnamakan masyarakat dengan mengatakan zona merah sudah menjadi zona aman. Itu harus dihentikan hari ini,” kata Asem.

Selain itu, kelompok tersebut mengeluarkan peringatan terhadap penggunaan atribut atau pamflet yang dikaitkan dengan aparat maupun pemerintah.

“Terakhir, terkait pamflet atau atribut yang sementara dipakai TNI-Polri atau pemerintah, tolong dihentikan. Kalau kami temukan, akan kami buang,” pungkasnya. (*)