Sejumlah Menteri RI Berkunjung Diam-Diam ke Papua Selatan, Wartawan Dikangkangi. KWD: Ini Pembungkaman Informasi Publik

BATASPAPUA.COM, MERAUKE — Kunjungan sejumlah menteri Republik Indonesia, diantaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan ke Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, berlangsung secara senyap, Sabtu (7/6/2025).

Tak ada pengumuman terbuka dan Tak satu pun wartawan media wilayah Papua Selatan diberikan akses meliput.

Sebenarnya apa yang ditutup-tutupi?

Komunitas Wartawan Daerah (KWD) Papua Selatan menyebut tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi, pembungkaman terhadap pers, dan indikasi kuat adanya agenda kekuasaan yang tidak ingin diketahui publik.

“Pemerintah dan para menteri datang seperti pencuri di malam hari. Diam-diam, tertutup, dan anti pers. Ini bukan tata kelola pemerintahan yang sehat, ini cara kerja rezim yang takut dipertanyakan,” tegas Ketua KWD Papua Selatan, Jamal Yulianus Bwariat, Minggu (8/6/2025).

Jamal menilai, kunjungan sejumlah menteri ke wilayah yang selama ini bergolak karena penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) seharusnya menjadi ruang klarifikasi terbuka.

Justru sebaliknya, yang dilakukan adalah pengecualian terhadap media, membungkam kontrol publik, dan menyingkirkan suara rakyat.

“Banyak masyarakat adat menolak PSN karena tanah mereka dirampas, hutan dibabat, dan hak mereka diinjak-injak. Tapi ketika menteri datang, bukan dialog yang dibuka justru jurnalis yang dikunci dari pintu informasi. Ini penghinaan terhadap rakyat Papua Selatan,” ujarnya lantang.

Ketua KWD itu menegaskan bahwa peran wartawan bukan sekadar tukang catat protokol.

“Pers hadir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman bagi kekuasaan dan itulah yang kini coba dihindari oleh pemerintah.”

“Kalau kalian tidak mau kami bertanya, maka pasti ada sesuatu yang busuk di balik kunjungan ini. Pemerintah yang bersih tak akan takut disorot. Tapi kalau wartawan dilarang, itu tanda jelas ada misi tidak sehat yang sedang dibungkus rapi,” katanya.

KWD menilai sikap tertutup ini sebagai bagian dari pola sistematis membungkam media di Papua Selatan.

Jamal menyerukan kepada seluruh insan pers di Indonesia untuk tidak diam, dan menolak normalisasi atas praktik pengecualian media dari agenda-agenda kenegaraan.

“Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan diam dan kami tidak akan berhenti membongkar kegelapan yang coba disembunyikan oleh para pejabat di balik kunjungan tertutup ini,” pungkasnya.

Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan kementerian terkait masih bungkam. Tak ada klarifikasi. Tak ada tanggapan. Seperti ingin membiarkan publik tetap dalam gelap. (AL/ADM)