Singgung Soal Jalan Di Papua Selatan, Gubernur Apolo Tegaskan Pentingnya Integrasi Kewenangan Sesuai UU

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Dalam Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan yang digelar di Merauke bersama Dinas Perhubungan Papua Selatan, Gubernur Apolo Safanpo menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Ia juga mengingatkan soal pembagian kewenangan jalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Gubernur Apolo menjelaskan bahwa UU tersebut dengan jelas mengatur pembagian tanggung jawab dalam pembangunan, perawatan, hingga peningkatan jalan. Menurutnya, terdapat ruas jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan secara teknis oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Balai Bina Marga).

“Sementara itu, ada juga ruas jalan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melalui Dinas PUPR masing-masing,” ujar Apolo.

Lebih jauh, Gubernur Apolo menyampaikan harapannya agar pembangunan sektor perhubungan di Papua Selatan—baik darat, laut, maupun udara—dapat terus berjalan secara terintegrasi. Ia menilai, sejauh ini konektivitas antar moda transportasi yang mencakup layanan laut, udara, dan penyeberangan ASDP telah banyak membantu masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil Papua Selatan.

“Sejak saya masih duduk di bangku sekolah, saya merasakan langsung bagaimana kapal perintis dan layanan transportasi lainnya sangat membantu masyarakat. Kini, pelayanan dari Kementerian Perhubungan melalui berbagai matra semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ungkapnya penuh kesan.

Meski demikian, Gubernur Apolo menekankan pentingnya menjaga koordinasi antar lembaga, agar pembangunan sarana dan prasarana transportasi, baik pembangunan baru, perawatan, maupun peningkatan benar-benar berjalan terpadu dan saling menunjang.

“Kalau semua bekerja dalam koordinasi yang baik, maka manfaat dari pembangunan infrastruktur transportasi akan semakin besar dirasakan masyarakat Papua Selatan,” tutupnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momen penting dalam menyatukan visi dan langkah antar pemangku kepentingan, demi terwujudnya konektivitas wilayah yang lebih baik dan merata.