Keluarga Besar Suku Asmat Beri Warning Keras Untuk Oknum Ini

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Kerukunan keluarga besar suku Asmat Provinsi Papua Selatan dan Solidaritas anak peranakan Papua Provinsi Papua Selatan menyatakan sikap untuk mendukung bakal pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa, pada Pilkada 2024-2029.

Bentuk dukungan itu dituangkan dalam surat pernyataan pembelaan kepada Apolo Safanpo.

Mereka tidak menerima pernyataan yang dilayangkan oleh sejumlah oknum anggota MRP Papua Selatan dan salah seorang tokoh Papua Selatan.

Pernyataan yang dilayangkan sejumlah oknum MRP tersebut, dinilai telah melukai perasaan suku Asmat.

Berikut pernyataan pembelaan :

• Menolak dengan tegas pernyataan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh oknum anggota MRP Papua Selatan atas nama Yohana Gebze, nama-nama yang menyatakan bahwa bapak Apolo bukan Orang Asli Papua, pernyataan ini sangat melukai perasaan kami suku Asmat dan Solidaritas anak peranakan Provinsi Papua Selatan.
• Dan juga pernyataan yang disampaikan tidak etis oleh Johanes Gluba Gebze, yang menyatakan bahwa saudara Apolo Safanpo bukan orang asli Papua (Peranakan).
• Atas pernyataan yang menghina, menyinggung perasaan kami masyarakat Asmat, maka kami tidak akan memberikan pemakluman dari pihak manapun yang mengklaim diri sebagai tokoh kemudian menginterfensi nilai-nilai adat suku Asmat di Provinsi Papua Selatan.
• Kami peringatan kepada oknum anggota MRP Papua Selatan, atas nama Yohana Gebze, Maura Ester Kaize dan Mariana Maria Simerony Mahuze serta Johanes Gluba Gabze, kalian bukan suku Asmat sehingga jangan menginterfensi internal nilai-nilai Adat dan keputusan Suku Asmat.
• Bapak Apolo Safanpo adalah anak adat kami dan yang kami lahirkan dari rahim perempuan Asmat, yang dibesarkan di didik oleh ibunya, oleh om-omnya, oleh tanta-tantanya dan oleh keluarga besarnya di kota Asmat kampung Shuru Kabupaten Asmat.
• Kami peringatkan kepada siapapun serta kalian Yohana Gebze, Maura Ester Kaize dan Mariana Maria Simerony Mahuze serta Johanes Gluba Gabze, sekali lagi membuat pernyataan menjatuhkan harga diri kami, maka kami akan menindak tegas dalam bentuk apapun dan sampai kapanpun kami sebagai keluarga besar suku Asmat tidak akan tinggal diam.
• Kami minta kepada kepolisian resort Merauke untuk tidak memberikan ijin kepada oknum-oknum kelompok tersebut yang menyuarakan ujaran kebencian serta mengusik perdamaian di atas tanah Provinsi Papua Selatan.
• Jika mulai besok hari Rabu 18 September 2024, oknum-oknum tersebut masih beraktifitas di lingkungan dan media sosial menyampaikan ujaran kebencian dan menyinggung wilayah adat suku dalam hal ini suku Asmat maka akan menindak tegas dengan cara kami.

Demikian pernyataan sikap agar dipertimbangkan dengan serius oleh pihak kepolisian resort Merauke kepada oknum-oknum tersebut.

Surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 17 September 2024, ditandatangani oleh tokoh masyarakat Asmat Davidanok, ketua pemuda suku Asmat Demianus Saman, anak lahir besar Asmat David Sangur, tokoh perempuan suku Asmat Veronika Konam serta koordinator Solidaritas anak peranakan Papua Provinsi Papua Selatan Tarsis Rahailyaan.

Diketahui, akar permasalahan sehingga munculnya pernyataan pembelaan tersebut adalah, tiga anggota MRP Papua Selatan tidak sepakat dengan keputusan ketua MRP Papua Selatan terkait hasil verifikasi keaslian OAP.

Menurut sejumlah oknum MRP Papua Selatan itu, bakal calon gubernur Apolo Safanpo dan bakal calon gubernur Romanus Mbaraka tidak dapat masuk dalam kategori Orang Asli Papua, melainkan dikategorikan orang yang diakui.

“Jadi saya tidak bersepakat dengannya 29 teman-teman anggota MRP yang menyepakati mereka berdua ini masuk kategori Orang Asli Papua,” ucap wakil ketua 1 MRP Papua Selatan, Yohana Gebze, kepada wartawan, Selasa (17/9/2024).

Dirinya menilai, ada konspirasi yang sengaja dibangun oleh oknum-oknum untuk meloloskan kedua bakal calon tersebut dari verifikasi keaslian.

Dalam aksi demo damai yang dilakukan Aliansi suara masyarakat asli Papua bersatu (Indigenous people), Johanes Gluba Gabze, mengatakan bahwa, MRP Papua Selatan adalah lembaga Culture yang mengedepankan hak-hak Orang Asli Papua.

“Jika MRP tidak dapat dibenahi, nanti kita yang benahi, di dalam MRP ada 6 perwakilan dari 7 suku besar di Papua Selatan, jadi tidak ada kata lain Gubernur dan wakil gubernur harus Orang Asli Papua,” kata Jhon.

Jhon menilai, MRP telah ditunggangi PJ.Gubernur Papua Selatan yang lama, telah disisip orang yang bukan Asli Papua.

“Jangan paksa kehendak, kalau mau paksa kehendak saya akan kerahkan semua masyarakat Papua Selatan, jadi pleno yang dilakukan harus plenokan yang Asli, jangan aslikan yang bukan Asli.”

“MRP dari awal sudah salah, MRP harus dibenahi supaya kedepan jangan ada demo yg model bgni, mereka harus sejalan dengan konstitusi, ini terlalu krusial sehingga saya harus hadir,” tambah Jhon.

Menurutnya, verifikasi keaslian yang dilakukan MRP Papua Selatan terhadap para bakal calon khususnya yang bukan darah asli Papua, dilakukan secara tidak benar, sebab telah ditunggangi kepentingan politik dari luar orang Papua.

“Ketua MRP Papua Selatan sudah dibeli oleh calon inisial AS, saya minta Ketua MRP harus melihat persoalan ini dengan baik, ini soal mahkota Asli, mempertahankan keaslian sama saja kita mempertahankan Indonesia,” tutupnya. (*)

(Redaksi/AL)