DAK Dukung Proses Penegakan Hukum Oleh Polda Papua, Laurens Borotian: Jangan Sebar Narasi Tidak Benar

BATASPAPUA.COM, KEEROM – Beredar narasi yang mengaitkannya dengan Bupati Keerom Piter Gusbager yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan 2016-2021 usai ditahannya Sekda Keerom, Trisiswanda Indra Noorcahya dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2018 yang diduga merugikan negara hingga Rp 18,2 M.

Terkait kasus tersebut, Wakil Ketua I Dewan Adat Keerom (DAK), Laurens Borotian, menegaskan tidak ada kaitannya dengan politik dan murni proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum dalam mengawal Pembangunan di Papua khususya di Kabupaten Keerom.

Dirinya pun mengatakan, menyerahkan sepenuhnya proses kasus ini kepada penegak hukum dalam hal ini Polda Papua.

“Kami Dewan Adat Keerom mendukung penuh proses hukum yang dilaksanakan oleh Polda Papua dan meminta dengan tegas kepada pihak manapun jangan mengembangkan dan mengaitkannya dengan Bupati Keerom saat ini karena beliau pada waktu itu dilantik sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan 2016-2021 yang dilantik pada 30 Juli 2019 sedangkan kasus tersebut setahun sebelumnya yakni 2018 sehingga ini sangat tidak tepat,” tegas Laurens.

Menurutnya, narasi yang mengaitkannya dengan Bupati Keerom Piter Gusbager yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan 2016-2021 tersebut sama sekali tidak benar, karena diketahui Piter Gusbager baru dilantik sebagai Wakil Bupati Keerom adalah 30 Juli 2019 di Gedung Negara oleh Gubernur Papua waktu itu Alm Lukas Enembe, sehingga proses hukum tersebut diharapkan tidak mengaitkannya dengan hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun dan menyerahkan kasus tersebut seutuhnya pada Polda Papua.

Ia juga mengaku, pihaknya mendukung penuh proses hukum tersebut dan berharap proses hukum tesebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan semua pihak tidak menciptakan narasi-narasi yang tidak mendasar.

Laurens berharap dengan terungkapnya kasus ini, kedepan pembangunan di Kabupaten Keerom dapat berjalan lebih baik.

(redaksi/BP)