Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Papua Selatan Belum Bisa Dilakukan, Ini Penjelasan Gubernur Apolo

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Foto: Bataspapua.com/Ist

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menjelaskan bahwa pelantikan pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apolo menjelaskan, proses pengisian jabatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus memenuhi prosedur kepegawaian, mulai dari rekomendasi lembaga terkait, pertimbangan teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga persetujuan dari kementerian.

“Prosedur untuk jabatan Eselon III dan IV itu harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kemudian dilakukan pertimbangan teknis di BKN atau Pertek. Setelah itu harus mendapatkan persetujuan menteri, baru kita bisa melantik,” jelas Apolo kepada wartawan di kantornya, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, kepatuhan terhadap seluruh tahapan tersebut sangat penting untuk menghindari konsekuensi administratif terhadap sistem kepegawaian pemerintah daerah.

Apabila pelantikan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi sanksi administratif. Bahkan, sistem kepegawaian dapat mengalami pembatasan yang berdampak pada pelayanan administrasi aparatur sipil negara (ASN), termasuk proses kenaikan pangkat dan pengurusan hak-hak kepegawaian lainnya.

Apolo mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebenarnya telah memproses pengajuan pertimbangan teknis sejak 2024, sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur definitif.

Hasil pertimbangan teknis dari BKN tersebut baru diterbitkan pada September 2024. Namun, saat itu dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai penjabat gubernur. Penjabat gubernur yang bertugas ketika itu memutuskan agar pelantikan dilakukan setelah gubernur definitif dilantik.

“Seharusnya waktu itu sudah bisa dilantik. Tetapi ketika gubernur definitif masuk, masa berlaku Pertek tersebut sudah habis,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pertimbangan teknis dari BKN memiliki masa berlaku terbatas, yakni tiga bulan. Karena masa berlaku Pertek sebelumnya telah berakhir, pemerintah provinsi harus kembali mengajukan proses pertimbangan teknis dari awal.

Selain persoalan masa berlaku, proses tersebut juga harus memastikan setiap calon pejabat memenuhi persyaratan teknis dan jenjang karier sesuai ketentuan yang berlaku.

Apolo mencontohkan, pemenuhan persyaratan tidak hanya dilihat dari pangkat dan golongan seorang ASN, tetapi juga pengalaman menduduki jabatan sebelumnya serta persyaratan kompetensi dan administrasi lainnya.

“Kadang-kadang ketika kita mengusulkan, kita berpikir pangkat dan golongannya sudah memenuhi. Tetapi ternyata ada persyaratan teknis lain, misalnya yang bersangkutan harus pernah menduduki jabatan tertentu sebelumnya. Karena itu, semuanya harus melalui Pertek terlebih dahulu,” jelasnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali mengajukan pertimbangan teknis kepada BKN untuk memproses pengisian jabatan Eselon III dan IV.

Apolo memastikan, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pertimbangan teknis mendapatkan persetujuan BKN, serta memperoleh persetujuan menteri, maka pelantikan pejabat dapat segera dilaksanakan.

Terkait waktu pelantikan, Gubernur berharap seluruh tahapan administrasi tersebut dapat diselesaikan sehingga pengisian jabatan yang masih kosong bisa dilakukan pada awal 2027.

“Kita sedang mengajukan Pertek kembali. Kalau Perteknya disetujui oleh BKN dan mendapat persetujuan menteri, maka bisa kita lantik. Kita harapkan awal-awal tahun depan,” pungkas Apolo.

 

Penulis: Jamal Y.Bwariat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: STOP MENCURI BERITA !!!