13 Jam Merauke–Banamepe, Utusan MRP Soroti Jalan Rusak: Di Mana Janji Pembangunan Pemerintah?

Tampak kondisi jembatan setapak ditengah hutan dan jembatan darurat yang menjadi jalan utama masyarakat ketika melakukan perjalan dari Merauke Ke kabupaten Mappi. Foto: Ist

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Perjalanan darat selama kurang lebih 13 jam dari Kota Merauke menuju Kampung Banamepe, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, menjadi gambaran nyata sulitnya akses transportasi yang masih dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan. Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan kembali memunculkan pertanyaan serius tentang pemerataan pembangunan dan sejauh mana kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat di pelosok.

Persoalan tersebut mendapat sorotan dari tiga utusan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, yakni Tarsisius Mely Jupjo, Hilarius Yame, dan Wilem Yohanes Aum, setelah melihat langsung kondisi akses jalan dalam perjalanan menuju wilayah tersebut.

Salah satu utusan anggota MRP berangkat dari Kota Merauke sekitar pukul 11.00 WIT dan baru tiba di Kampung Banamepe sekitar pukul 00.00 WIT. Perjalanan yang menghabiskan waktu kurang lebih 13 jam itu menjadi pengalaman langsung yang memperlihatkan beratnya kondisi transportasi menuju kawasan pedalaman.

Rute yang dilalui mencakup wilayah Jembatan Kali Bian, Distrik Okaba, Salamepe, Nakias hingga Kampung Banamepe. Kondisi akses jalan di sejumlah titik masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan nyata dari pemerintah.

Bagi masyarakat setempat, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan lamanya waktu perjalanan. Jalan yang belum memadai turut memengaruhi mobilitas warga, akses pendidikan bagi anak-anak, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi ini menjadi kritik terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di Papua Selatan. Sebab, pembangunan tidak semestinya hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara masyarakat di wilayah pedalaman masih harus menghadapi keterbatasan akses transportasi.

Masyarakat Kampung Banamepe dan kampung-kampung di sekitarnya mengharapkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendasar mereka.

Tampak kondisi jembatan setapak ditengah hutan dan jembatan darurat yang menjadi jalan utama masyarakat ketika melakukan perjalan dari Merauke Ke kabupaten Mappi. Foto: Ist
Tampak kondisi jembatan setapak ditengah hutan dan jembatan darurat yang menjadi jalan utama masyarakat ketika melakukan perjalan dari Merauke Ke kabupaten Mappi. Foto: Ist

Akses jalan yang layak bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan penting untuk memastikan masyarakat dapat menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, serta pelayanan pemerintahan dengan lebih mudah.

Salah satu aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kunjungan tersebut menggambarkan harapan sederhana warga terhadap pemerintah.

Aspirasi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan. Masyarakat pedalaman tidak sedang menuntut pembangunan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan fasilitas dasar yang memungkinkan kehidupan berjalan lebih baik.

Tiga utusan anggota MRP berharap Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak menutup mata terhadap persoalan infrastruktur yang dialami masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua tingkatan pemerintahan perlu memastikan penanganan jalan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk memperjelas status ruas jalan, kebutuhan penanganan, serta skala prioritas pembangunan.

Apabila terdapat program dan anggaran pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan untuk wilayah tersebut, pelaksanaannya perlu dipastikan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Evaluasi terhadap kualitas pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta pemeliharaan infrastruktur juga penting dilakukan agar pembangunan tidak sekadar selesai secara administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan masyarakat.

Jangan sampai laporan pembangunan menunjukkan capaian yang menggembirakan, sementara kenyataan di lapangan justru memperlihatkan masyarakat masih harus menghabiskan belasan jam untuk menempuh perjalanan antarkampung.

Persoalan jalan di wilayah pedalaman juga menyentuh persoalan keadilan pembangunan. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang layak.

Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik, menyampaikan program, atau menjanjikan pembangunan. Kehadiran pemerintah harus dibuktikan melalui kebijakan dan pekerjaan nyata yang dapat dirasakan masyarakat sepanjang waktu.

Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak keterbatasan infrastruktur, sementara janji pemerataan pembangunan hanya berulang dalam berbagai kesempatan.

Jalan yang baik bukan kemewahan. Jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, penghubung antarkampung, sekaligus pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Perjalanan selama 13 jam dari Merauke menuju Banamepe semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman.

Tiga utusan anggota MRP berharap kondisi yang mereka saksikan secara langsung tersebut dapat menjadi bahan perjuangan kelembagaan sekaligus perhatian serius bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dituntut tidak sekadar memberikan respons normatif, tetapi mengambil langkah konkret melalui peninjauan lapangan, pemetaan kebutuhan, dan penetapan prioritas penanganan jalan.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Banamepe dan kampung-kampung di sekitarnya tidak boleh terus menunggu tanpa kepastian. Mereka berhak menikmati pembangunan yang adil dan merata sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: STOP MENCURI BERITA !!!