1.098 Sapi Kurban Presiden Dibeli Pakai Uang Rakyat Dari APBN, Prabowo Salat Id di Luar Negeri

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Di tengah tekanan ekonomi dan seruan efisiensi anggaran negara, pemerintah justru menggelontorkan sekitar Rp100 miliar APBN untuk membeli 1.098 ekor sapi kurban yang diklaim sebagai bantuan Presiden RI Prabowo Subianto kepada rakyat. Ironisnya, kurban yang disebut sebagai “bantuan presiden” itu sejatinya dibiayai uang rakyat melalui APBN, bukan berasal dari dana pribadi kepala negara. Di saat bersamaan, Prabowo justru berada di Prancis dalam agenda kunjungan kerja dan diperkirakan merayakan Iduladha di luar negeri bersama Presiden Emmanuel Macron.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro secara terbuka mengakui seluruh pengadaan sapi kurban itu bersumber dari APBN melalui pos bantuan kemasyarakatan presiden.

“Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden,” kata Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia mengatakan total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai sekitar Rp100 miliar dengan harga sapi yang berbeda-beda di tiap daerah.

“Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” ujarnya.

Nilai anggaran itu memunculkan kritik karena pemerintah sebelumnya gencar menyerukan efisiensi belanja negara di berbagai sektor. Di sejumlah daerah, pemangkasan anggaran disebut berdampak terhadap program pembangunan hingga pelayanan publik. Namun di saat bersamaan, negara tetap mengalokasikan dana jumbo untuk pengadaan sapi kurban presiden.

Pemerintah berdalih program tersebut juga menjadi upaya membantu peternak lokal karena seluruh sapi dibeli dari peternakan dalam negeri. Meski begitu, publik mempertanyakan sensitivitas pemerintah dalam menggunakan uang negara untuk kegiatan simbolik keagamaan ketika persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga kemiskinan masih menjadi masalah utama di banyak daerah.

Sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Pada tahun ini, dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” kata Juri.

Pemerintah juga menetapkan standar khusus bagi sapi kurban presiden dengan bobot antara 800 kilogram hingga 1,3 ton. Namun kebijakan itu justru memunculkan persoalan baru karena tidak semua daerah memiliki sapi dengan kriteria tersebut.

“Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu,” ungkapnya.

Akibat keterbatasan tersebut, beberapa daerah akhirnya menerima tambahan sapi dari wilayah lain. Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan soal urgensi penggunaan standar “sapi premium” dalam program bantuan kurban pemerintah.

Jenis sapi yang dipilih pun bukan kategori biasa. Pemerintah menyebut sapi kurban presiden terdiri dari ras Simental, Limousin, Brahman, Angus, Belgian Blue hingga Peranakan Ongole dengan bobot di atas 800 kilogram.

“Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya sudah di atas dua tahun dan jantan serta tidak cacat,” terang Juri.

Di balik polemik anggaran tersebut, Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Lawatan itu berlangsung bertepatan dengan momentum Iduladha sehingga Prabowo diperkirakan akan melaksanakan Salat Iduladha di luar negeri.

“Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis. Jadi, tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana,” kata Juri kepada wartawan.

Juri belum menjelaskan secara rinci agenda pembahasan kedua kepala negara. Namun sebelumnya pemerintah menyebut hubungan Indonesia-Prancis akan difokuskan pada kerja sama pertahanan, transfer teknologi, energi, mineral kritis, pendidikan hingga infrastruktur.

Di tengah berbagai agenda strategis tersebut, polemik penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban kini menjadi sorotan tersendiri. Sebab bagi sebagian publik, bantuan itu dinilai bukan sepenuhnya “kurban presiden”, melainkan kurban yang dibiayai rakyat menggunakan uang negara dan kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat atas nama bantuan kepala negara. (*)