Suku Wiyagar Tolak Kampung Nelayan Merah Putih di Mappi, MRP Siap Buka Ruang Mediasi

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Tanah Adat Masyarakat Suku Wiyagar menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Kamis (10/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Kampung Sumuraman dan Kofar, Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Papua Selatan.

Forum Peduli Tanah Adat Masyarakat Suku Wiyagar menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan dan pengelolaan kawasan tersebut. Mereka menilai pembangunan dalam skala besar berpotensi berdampak terhadap hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat dan pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini berada di wilayah adat mereka.

Koordinator aksi, Igianus Pasim, mengatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah beberapa kali disampaikan kepada pihak pemerintah kabupaten Mappi. Namun, menurutnya, aspirasi masyarakat adat belum memperoleh respons yang diharapkan.

“Program ini sudah beberapa kali kami tolak karena kami menilai pengelolaan potensi perikanan di wilayah Distrik Minyamur dalam skala besar dapat merugikan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Massa meminta agar aspirasi tersebut diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Papua Selatan. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan atau meninjau kembali rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat.

Menurut massa aksi, setiap pembangunan di wilayah adat semestinya memperhatikan keberadaan masyarakat adat, hak ulayat, serta memastikan keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Dewan Kehormatan MRP Papua Selatan, Salmon Pirap, mengatakan masyarakat telah menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Namun, aspirasi itu belum diserahkan secara tertulis kepada MRP.

Menurut Salmon, masyarakat berencana kembali mendatangi MRP setelah pimpinan lembaga tersebut kembali dari Jakarta untuk menyerahkan aspirasi secara tertulis.

“Mereka sudah menyampaikan beberapa aspirasi, namun tadi aspirasi itu tidak diserahkan dalam bentuk tulisan karena hanya dibacakan. Nanti mereka akan datang dan menyerahkan permintaan mereka dalam bentuk tertulis,” kata Salmon.

Salmon mengatakan, dirinya mendapat tugas dari pimpinan MRP untuk menanggapi aspirasi masyarakat. Namun, keputusan mengenai langkah kelembagaan selanjutnya akan dibahas setelah pimpinan MRP kembali.

Ia menyebut salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah membuka ruang mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Kita tunggu dulu sampai pimpinan pulang. Kita nanti kumpul bersama untuk melihat seperti apa langkahnya, apakah kita akan mediasi dengan semua pihak yang terkait untuk mencarikan solusi,” ujarnya.

Menurut Salmon, pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah daerah, serta masyarakat perlu dilibatkan dalam dialog untuk mencari titik temu.

“Memang kita butuh dialog bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga harus dilibatkan. Pihak yang terlibat dalam PSN Kampung Perikanan Merah Putih juga harus dilibatkan,” katanya.

Salmon menilai aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya keberatan terhadap sejumlah aspek pembangunan, tetapi di sisi lain masyarakat juga menginginkan manfaat dari fasilitas yang dibangun di wilayah mereka.

Ia menyebut masyarakat antara lain menginginkan fasilitas perikanan yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi warga, seperti sarana transportasi laut dan alat penangkapan ikan.

“Mereka menolak, tetapi di sisi lain mereka juga ingin dan membutuhkan. Mereka membutuhkan fasilitas yang dibangun di sana dan bagaimana masyarakat diberdayakan,” jelasnya.

Karena itu, Salmon menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihatnya sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.

Menurutnya, perlu ada komunikasi antara masyarakat, pemerintah, pihak pelaksana program dan pemangku kepentingan lainnya untuk membicarakan bentuk keterlibatan masyarakat serta manfaat yang dapat mereka peroleh.

“Jadi pengamatan saya, mereka menolak, tetapi mereka juga ingin dan membutuhkan. Di sisi ini memang kita butuh komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana mencari solusinya,” ujarnya.

Salmon juga mengatakan masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan lain, termasuk permintaan terkait keberadaan aparat keamanan dan keterlibatan masyarakat lokal. Menurut dia, hal tersebut perlu dibicarakan secara serius bersama seluruh pihak.

Lebih lanjut, Salmon secara terbuka menyampaikan bahwa MRP Papua Selatan tidak dilibatkan dalam proses terkait program tersebut sejak awal, meskipun lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua.

“Secara jujur saya sampaikan bahwa soal PSN, MRP tidak dilibatkan. Walaupun fungsi dan tanggung jawab kita adalah mengawasi dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua,” tegasnya.

Menurut Salmon, kondisi tersebut membuat MRP mengetahui persoalan dan aspirasi masyarakat melalui penyampaian langsung dari warga.

Karena itu, ia menyatakan aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan MRP untuk selanjutnya dibahas mengenai langkah kelembagaan yang perlu dilakukan, termasuk kemungkinan menyampaikannya kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Salmon menilai langkah masyarakat mendatangi MRP merupakan hal yang wajar karena MRP merupakan lembaga kultur representatif Orang Asli Papua.

Ia mengatakan masyarakat sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada sejumlah instansi pemerintah. Karena belum menemukan penyelesaian yang diharapkan, masyarakat kemudian meminta bantuan MRP untuk mendorong pemerintah mencari solusi.

“Tidak salah kalau mereka menyampaikan hak-hak mereka kepada lembaga ini. Tinggal bagaimana lembaga menanggapinya dan mencarikan solusi,” katanya.

Salmon menegaskan dialog menjadi langkah penting agar kepentingan pembangunan dapat dibicarakan bersama dengan hak dan kebutuhan masyarakat adat.

“Dialog itu penting. Semua stakeholder harus bicara, termasuk masyarakat sendiri dan juga MRP. Saya juga akan menawarkan kepada pimpinan MRP agar kita melakukan mediasi,” ujarnya.

Ia mengatakan dirinya belum ingin mengambil keputusan lebih jauh sebelum pimpinan MRP kembali dan melakukan pembahasan internal.

“Kita akan sampaikan dan melihat langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Saya mau menunggu petunjuk dari pimpinan utama,” tutup Salmon.

Penulis: Jamal Bwariat