MRPS Dorong Prioritas OAP Isi Jabatan Eselon II di Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) menegaskan komitmennya untuk mengawal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar tetap mengedepankan Orang Asli Papua (OAP), khususnya pada lima jabatan strategis yang saat ini dibuka melalui seleksi terbuka.

Hal tersebut disampaikan Ketua MRPS, Damianus Katayu, saat menanggapi proses seleksi terbuka pengisian jabatan untuk posisi Inspektur, Daerah Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan dan Sekwan DPRP Papua Selatan.

Menurutnya, MRPS menyoroti ketentuan usia dalam pengumuman seleksi, khususnya poin yang memberikan batas usia maksimal 58 tahun bagi pelamar Orang Asli Papua saat pelantikan.

“Bagi kami ini penting karena amanat Otonomi Khusus tidak hanya bicara soal ekonomi dan politik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua dalam struktur birokrasi,” ujarnya, kepada media ini, Rabu (7/5/2026).

MRPS menilai keberadaan OAP dalam jabatan strategis pemerintahan merupakan bagian penting dari implementasi Otonomi Khusus di Papua Selatan. Karena itu, MRPS telah membentuk tim kecil yang bertugas melakukan koordinasi dengan panitia seleksi untuk memastikan OAP yang memenuhi syarat mendapat perhatian dan kesempatan yang adil dalam proses seleksi tersebut.

“Kalau ada saudara-saudara Orang Asli Papua yang memenuhi syarat, bagi kami tidak salah jika mereka didorong untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut,” katanya.

MRPS juga menegaskan bahwa ketentuan usia 58 tahun merupakan ruang afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua dan tidak diperuntukkan bagi pelamar non-Papua.

“Kuota itu khusus untuk Orang Asli Papua. Tidak ada istilah rekomendasi untuk non-Papua dalam ruang afirmasi tersebut,” tegasnya.

Selain itu, MRPS meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan implementasi Otonomi Khusus dipimpin oleh Orang Asli Papua. Menurut MRPS, OAP saat ini telah memiliki kemampuan, pengalaman, pangkat, dan kualifikasi yang memadai untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

“Kami yakin Orang Asli Papua sudah punya kemampuan dan memenuhi syarat. Tidak ada yang salah jika mereka ditempatkan dalam struktur birokrasi,” lanjutnya.

Meski demikian, MRPS menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap kewenangan gubernur dalam menentukan pejabat definitif. Namun, MRPS akan memberikan saran dan pertimbangan sebagai bagian dari tugas representasi kultural Orang Asli Papua.

“Kami tidak mengintervensi, tetapi memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur agar posisi-posisi strategis, baik eselon II maupun III dan IV, tetap memperhatikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya pelamar non-Papua yang diangkat melalui jalur afirmasi usia 58 tahun, MRPS mempertanyakan dasar dan pihak yang memberikan legitimasi terhadap hal tersebut.

“Kalau ada yang diangkat, pertanyaannya siapa yang angkat dan dasar apa yang digunakan. Ruang afirmasi ini kami minta benar-benar diperuntukkan bagi Orang Asli Papua,” ujarnya.

MRPS menyebut tim kecil yang telah dibentuk kini mulai bekerja mengawal seluruh tahapan seleksi. Berdasarkan jadwal yang diterima, proses seleksi administrasi telah berlangsung sejak 4 Mei 2026, dilanjutkan uji kompetensi pada 6–8 Mei 2026, dan pengumuman hasil asesmen dijadwalkan sekitar 15 Mei 2026.

MRPS berharap pemerintah benar-benar menjadikan pengisian jabatan sebagai bagian dari pemberdayaan Orang Asli Papua di tanahnya sendiri.

“Kalau kita bicara pemberdayaan Orang Asli Papua, maka biarlah mereka menjadi tuan di atas negeri sendiri,” tutupnya.

Penulis: Jamal Y.Bwariat