Pangdam Frits Kecam Penembakan Kapal Warga Sipil Pengangkut Bahan Pokok di Perairan Asmat

BATASPAPUA.COM, MERAUKE — Panglima Kodam (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menyoroti keras insiden penembakan kapal pengangkut logistik di Papua yang dinilai mengancam langsung ketahanan pangan masyarakat di wilayah pedalaman.

Pernyataan itu disampaikan Pangdam saat ditemui di sela kegiatan di Hotel Swiss-Bel Merauke, Rabu (6/5/2026). Ia menegaskan, aksi penyerangan terhadap kapal logistik bukan sekadar gangguan keamanan, melainkan serangan terhadap jalur hidup masyarakat Yahukimo yang bergantung penuh pada distribusi melalui sungai.

“Ini sangat kami sesalkan. Yang disasar adalah kapal logistik untuk masyarakat. Yahukimo sangat bergantung pada pasokan beras dari jalur itu,” tegasnya.

Insiden terjadi pada Senin, saat kapal membawa bahan pokok, terutama beras dalam perjalanan dari Merauke menuju Yahukimo. Jalur sungai selama ini menjadi satu-satunya akses distribusi yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Gangguan terhadap jalur ini berpotensi memicu krisis dalam waktu singkat.

Pangdam mengingatkan, jika distribusi terus terganggu, masyarakat bisa menghadapi kelangkaan pangan dalam beberapa minggu ke depan. Situasi ini dinilai krusial mengingat keterisolasian geografis wilayah Yahukimo.

Di sisi lain, ia mengakui keterbatasan akses menjadi kendala dalam merespons cepat insiden di lapangan. Lokasi penembakan di Kampung Brasa berada jauh dari pos TNI terdekat, dengan jarak mencapai puluhan kilometer dan medan yang sulit dijangkau.

“Tidak ada korban jiwa, tetapi kami tetap meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan,” ujarnya.

Terkait potensi meluasnya gangguan keamanan, Pangdam memastikan situasi di wilayah selatan Papua, termasuk Asmat, tetap terkendali. TNI, kata dia, telah menyiagakan personel di sejumlah titik strategis seperti Asmat, Mappi, Boven Digoel, hingga Merauke sebagai langkah antisipasi.

Ia juga mengungkapkan indikasi pergeseran pergerakan kelompok bersenjata yang diduga mencari wilayah baru setelah mendapat tekanan di daerah pegunungan.

Menanggapi isu yang beredar, Pangdam secara tegas membantah klaim bahwa kapal tersebut mengangkut personel intelijen atau aparat TNI. Ia menyebut narasi tersebut sebagai upaya penggiringan opini.

“Itu tidak benar. Kapal tersebut murni membawa logistik untuk masyarakat,” katanya.

Dalam upaya memperkuat pengamanan jalur distribusi, TNI sebelumnya merencanakan pembangunan pos di wilayah Brasa. Namun, rencana tersebut menghadapi penolakan dari sebagian warga.

Pangdam menduga penolakan itu tidak lepas dari pengaruh kelompok separatis yang berupaya menghambat kehadiran aparat di wilayah rawan.

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa aksi kekerasan terhadap fasilitas sipil hanya akan memperburuk kondisi masyarakat sendiri. Ia mengimbau kelompok pelaku untuk menghentikan serangan dan kembali ke kehidupan masyarakat.

“Jangan ganggu masyarakat. Kembali hidup normal, bertani, dan menjadi warga negara yang baik,” ujarnya. (*)