Tunjangan Hingga 181 Miliar, Paul Finsen Mayor Desak BPK Audit Anggaran MRP Se-Tanah Papua

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi di Tanah Papua.

Menurut Paul, audit tersebut penting untuk memastikan dana otonomi khusus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat orang asli Papua.

“Apabila hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP,” jelasnya, Minggu.

Paul menjelaskan, besaran anggaran yang digunakan untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp181,44 miliar per tahun. Angka tersebut belum termasuk berbagai belanja operasional sekretariat seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, serta kegiatan lainnya.

Ia memperkirakan, jika dihitung sejak 2022 hingga sekarang, total anggaran yang telah digelontorkan untuk MRP di seluruh Tanah Papua sudah mencapai triliunan rupiah.

Karena itu, ia menilai audit tidak hanya dilakukan pada periode saat ini, tetapi juga pada periode sebelumnya, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran negara.

Selain audit, DPD RI juga meminta agar hasil audit tersebut dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas lembaga publik serta menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait penggunaan dana otonomi khusus Papua.

“Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW,” ujarnya.

Paul juga menilai keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena berbagai persoalan mendasar masyarakat adat dinilai belum terselesaikan, seperti hak atas tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, serta dampak pembangunan di wilayah Papua.

Menurutnya, dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk kesejahteraan orang asli Papua seharusnya mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, bukan hanya terserap dalam belanja birokrasi.

Ia pun mendorong BPK RI agar segera merilis hasil audit tersebut dalam waktu dekat guna mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Jika tidak maka kami akan gelar aksi di depan BPK RI di Jakarta,” tegasnya.

Paul menegaskan dirinya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di wilayah Papua, termasuk dana otonomi khusus, agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” pungkasnya. (*)