Tampak bangunan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam proses pengerjaan di lokasi pusat pemerintahan di Kampung Salor, Kurik, Merauke.
BATASPAPUA.COM, MERAUKE – PT Mindya Karya, perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah susun dan rumah khusus di pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, tengah menghadapi dilema di tengah efisiensi anggaran tahun 2025.
Perwakilan PT Mindya Karya, Ganda Purba, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, progres pembangunan perumahan telah mencapai 46 persen. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya anggaran yang tersedia untuk melanjutkan proyek tersebut.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baru dibentuk menyampaikan bahwa sejak Januari 2025 hingga saat ini, belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan perumahan. Hal ini membuat PT Mindya Karya terpaksa menunggu kepastian terkait pendanaan proyek tersebut.
Tampak bangunan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam proses pengerjaan di lokasi pusat pemerintahan di Kampung Salor, Kurik, Merauke.
“Sampai saat ini kami masih menunggu kejelasan dari Kementerian PKP terkait pembangunan perumahan, baik rumah susun maupun rumah khusus,” ujar Ganda dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, serta Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong, di lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan pada Jumat (14/3/2025).
Ganda menjelaskan bahwa proyek rumah susun yang tengah dikerjakan memiliki konstruksi tiga lantai dengan total 88 unit berukuran tipe 36, yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan struktur. Sementara itu, rumah khusus untuk pejabat dengan tipe 70 yang berjumlah 25 unit telah memasuki tahap penutupan atap.
Selain kendala anggaran, faktor cuaca juga menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan. “Jika hujan turun, otomatis pekerjaan tidak bisa dilanjutkan,” jelas Ganda.
Sementara itu, pembangunan kantor pemerintahan seperti Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Kantor Gubernur, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan dikoordinasikan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Selatan.
Dengan kondisi ini, PT Mindya Karya berharap adanya kejelasan dari pihak terkait agar pembangunan dapat terus berlanjut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (*)
Tinggalkan Balasan